Kemiskinan

<img src=”

My Public Shoebox” alt=”null” />

Boleh jadi tur sepeda saya ke wilayah Nawit di Bekasi kemarin didominasi pembicaraan tentang kemiskinan. Ya kemiskinan. Buat sebagian orang, kemiskinan boleh jadi barang dagangan yang bisa dijual. Untuk proyek pengadaan dana atau sekadar alat politik menaikkan popularitas.

Buat saya, kemiskinan yang kami temui di sepanjang perjalanan tampak nyata. Ketika kami berhenti untuk mengambil nafas sejenak di wilayah Kertarahayu, sebuah wilayah yang masih dipenuhi kebun salak, mirip condet zaman dulu, kami berhenti di sebuah rumah.

Rumah panggung itu hampir roboh, tapi tepat di depannya berdiri rumah tembok yang tak kinclong. Seorang nenek langsung menyapa ramah. “Ayo mampir dulu…” Tanpa ba bi bu mereka mengeluarkan empat gelas dan seteko air putih. Keramahan yang selalu dijumpai jika kita masuk ke desa-desa.

Ah, dari sinilah kisah kemiskinan menjadi dongeng yang tak pernah usang dari negeri ini. BLT? “Apa BLT, yang dapat bukan si nenek yang janda itu,” sambil menunjuk seorang nenek yang ikut nimbrung. Dia seorang janda yang tak punya pekerjaan apapun.

Bantuan Langsung Tunai yang digembar-gemborkan sebagai subsidi pada orang dan bukan pada barang ternyata hanya ramai di televisi. Bagi nenek tadi, BLT layaknya berita-berita lain yang sekadar lewat lalu dilupakan. BLT yang jumlahnya Rp 100 ribu per bulan itu boro-boro bisa mampir ke balik lipatan bh-nya yang sudah usang itu.

Setelah menenggak beberapa teguk air putih, kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan. Masalah kemiskinan kembali diperbincangkan ketika sampai di pos terakhir jembatan Nawit. Di sini kami berbincang dengan dua penduduk yang tengah ‘ngopi’ di warung depan jembatan.

Dari obrolan ini kembali lagi-lagi masalah kemiskinan mencuat. Kemiskinan yang ‘nempel’ dengan rakyat ibarat kutil yang sulit dihilangkan pemerintah. Belum lagi, lagak aparat yang korup yang memperparah kutil tersebut. Pembagian kompor gas pengganti minyak tanah misalnya, terpaksa aparat desa mengutip uang Rp 15 ribu sebagai pengganti berbagai biaya, mulai dari ongkos mengambil tabung hingga biaya pembuatan masjid atau mushola.

Rakyat lagi-lagi yang harus menerima kompor itu secara gratis harus merogoh koceknya. Ah mungkin itu uang BLT yang dipotong………Satu lagi kisah menarik yang didapat dari perbincangan tadi. Ternyata Bupati Bekasi yang baru punya kebijakan unik dan membuat saya sedikit melongo…..

Ini soal KTP alias kartu tanda penduduk. Dulu, foto yang ada di KTP tak ditentukan mau hitam putih atau berwarna terserah. “Tapi sekarang mah bupatinya kelewatan…” kata sang bapak.

Rupanya menurut bapak tadi, ada keputusan dari Bupati bahwa setiap foto KTP harus berlatar belakang warna yang sudah ditetapkan pemerintah. Untuk tahun genap, warna latarnya adalah biru, sementara tahun ganjil warna latarnya merah. Ah, kebijakan macam apa pula ini……..

Saya tentu tak habis berpikir mengapa keluar kebijakan aneh bin ajaib itu. Sekadar mendata? Atau ada maksud lain? Ah saya memang belum tahu alasan dibalik keputusan itu. Bapak tadi bercerita bahwa hal itu menyulitkan penduduk terutama mereka yang sudah sepuh. “Mereka jadi kagok kalo mau foto untuk KTP,” ujar bapak tadi.

Kemiskinan rakyat lagi-lagi dipermainkan, untuk foto saja mereka harus memilih warna. Bayangkan orang yang ada di desa jauh dari tempat studio foto, jika mereka harus mencari pakaian yang cocok untuk latar foto mereka. Kan gak mungkin jika latarnya biru maka si rakyat harus memakai baju biru juga kan?

Kayuhan sepeda kami terus berlanjut. Biar diiringi sedikit nyasar sana nyasar sini, tapi hari itu adalah pengayaan batin saya lagi atas apa yang disebut kemiskinan….