belum ada judul

saya tak tahu harus menulis judul apa. Berbagai pikiran begitu banyak memenuhi otak saya. Terutama melihat berita akhir-akhir ini. Baiklah, saya akan memulainya dengan berita rencana pemindahan ibu kota terkait kemacetan di Jakarta.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan sebetulnya telah diutarakan oleh Presiden Soeharto di era Orde Baru. Soeharto saat itu melihat Jakarta sudah tak bisa lagi menanggung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan industri.

Karena itu, diamenunjuk Jonggol sebagai salah satu wilayah calon ibu kota pemerintahan yang baru. Saat itu bahkan harga tanah di Jonggol langsung melejit tinggi. Calo-calo tanah betebaran di sana-sini. Rakyat sudah keburu melepas tanahnya karena diiming-imingi modernisasi di sana.

Sesungguhnya, masalah kemacetan di Jakarta tak berdiri sendiri. Kemacetan terkait banyak hal. Pertama adalah kebijakan pemerintah tentang transportasi massal. Saya sama sekali tak melihat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI di bawah Fauzi Bowo punya keinginanyang kuat untuk membenahi transportasi massal.

Coba kita lihat proyek monorail yang mangkrak. Aneh sekali, proyek monorail yang bakal mengatasi kemacetan dibiarkan mangkrak namun proyek gedung DPR yang baru diloloskan begitu saja.

Proyek monorail biar bagaimanapun tetap akan menghasilkan pemasukan. Bayangkan dengan proyek gedung DPR. Selain menghabiskan dana Rp 1,6 triliun untuk pembangunannya, maka stelah terbangun gedung itu akan tetap merongrong anggaran negara.

Sebuah gedung butuh perawatan bukan? Lalu darimana uang perawatan gedung semewah itu? Kalau dihitung-hitung, proyek monorail akan mendatangkan lapangan pekerjaan yang besar, karena akan merekrut banyak orang. Belum lagi peluang usaha kecil jika di setiap stasiun monorail dibuka satu dua lapak UKM?

Kemudian proyek busway di koridor yang sampai saat ini dibiarkan mangkrak oleh Fauzi Bowo. Jelas Gubernur satu ini takut untuk memulai menjalankan koridor ini hanya karena terbentur masalah tender. Pemimpin ini tak berani mengambil langkah yang berani demi mengatasi kemacetan yang sudah parah.

Lalu proyek kereta Bandara-Gambir. Hingga saat ini pun tak ada lagi kabar beritanya. Padahal dengan kereta api, perjalanan mobil pribadi melewati jalur itu akan berkurang. Yang berarti kemacetan juga akan pergi. Tapi proyek ini seperti jalan di tempat.

Busway adalah salah satu cara untukmemindahkan orang dari mobil pribadi ke angkutan umum, agar tentu saja jumlah mobil pribadi yang ada di jalanan jakarta berkurang. Tapi usaha ini jadi gagal total, karena pemerintah tak mau menambah armada di koridor-koridor gemuk. Perjalanan Busway yang dijanjikan 2 menit sekali pun hanya isapan jempol. Warga harus menunggu berdesakan dan bermenit-menit untuk menunggu kedatangan bus berikutnya.

Sterilisasi pun hanya menjadi proyek, bukan sebuah keinginan untuk menjaga secara terus menerus dan rutin agar jalur busway steril. Kita lihat saja, jika proyek sterilisasi ini selesai, maka saya jamin mobil pribadi tetap akan menerobos masuk.

Ya mobil pribadi yang masuk ke koridor itu pun kebanyakan adalah mobil mewah yang jelas tingkat pendidikannya tinggi. Sekaligus kekuasaan yang tinggi, sehingga dengan kekuasaannya dia merasa aman karena tak bakalan ditilang. Kalaupun ditilang, mereka tetap aman karena tinggal memberi uang damai atau pura-pura mnelepon seseorang yang jabatan dan pangkatnya lebih tinggi di kepolisian.

Masih ingat kasus pemukulan terhadap seorang penjaga koridor busway oleh pemilik Nissan Trail beberapa waktu lalu. Jelas-jelas pelaku pemukulan menggunakan senjata api. Tapi polisi sampai sekarang tak pernah menyelesaikan kasusnya.

Kemacetan tetap akan terjadi sampai kapan pun di Jakarta. Selain mobilitas yang sangat tinggi, perilaku konsumtif masyarakatnya memang hebat. Belum lagi budaya gengsi yang tinggi. Mobil seperti kuda pada jaman dulu, menjadi prestise yang bisa dipamerkan ke semua orang.

Lalu bagaimana mengurai kemacetan itu? Tentu saja, semua orang harus turut berpartisipasi tidak terkecuali kita.

Kita harus mulai menanamkan kepada anak kita untuk mencoba angkutan massal, entah itu angkutan kota, busway dan kereta api. Tanamkan sejak dini bahwa dengan menggunakan angkutan massal kitatelah menghemat banyak hal. Penghematan uang, dan penghematan bahan bakar.

Kita harus mulai mau untuk menggunakan transportasi publik dan merawatnya. Jangan kburu emoh karena melihat harus berdesakan dan berpanasan di dalam angkutan. Di seluruh dunia, angkutan publik memang padat penumpang. Tak ada angkutan yang sepi di negara yang menghargai angkutan publik.

Namun dengan angkutan publik yang nyaman karena kita jaga bersama, maka kita akan nyaman pula menumpanginya.

Pemerintah harus terus membenahi transportasi publik. Kereta rel listrik yang tiap hari mengangkut dua juta penumpang, seharusnya sudah mulai dibenahi. Pemerintah harus segera membayar kepada PT. KAI kewajiban subsidi pada kereta api kela ekonomi.

Para pejabat publik tentu haru memberi contoh. Jangan lagi menggunakan kendaraan mewah yang seenaknya menerobos jalan dengan menggunakan foreijder. Sesekali gunakan transportasi publik jika memang tak ada acara penting yang mendesak.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus cepat menerapkan Electronic Road Pricing.  Karena warga yang sudah gak keruan di Jakarta perlu satu tindakan tgas yang berani. Kalau Anda pejabat menghalang-halangi atau memperlambat ERP, jelas ini adalah usaha yang Anda lakukan hanya untuk mewadahi kepentingan pribadi Anda yang tak ingin membayar jika lewat jalan protokol.

Seandainya semua usaha ini sudah dilakukan dan Jakarta tetap macet. Maka barulah kita berpikir untuk memindahkan ibu kota pemerintahan. Buatlah satu masterplan yang besar dan tertata apik di ibu kota yang baru itu. tentu saja dengan memperhatikan aspek transportasi publiknya.

Saya membayangkan sebuah kota baru dengan trotoar yang lebar sehingga pejalan kaki tak perlu takut dirongrong motor di belakangnya yang juga ikut naik ke pedestrian karena macet. Saya juga membayangkan ada jalur khusus sepeda di dalam kota itu kelak.

Tentu saja jarak antar blok pemerintahan tak perlu terlalu jauh sehingga pegawai negeri kita bisa sehat karena cukup berjalan kaki mengurusi segala keperluannya. Kota ini juga harus dilengkapi hutan kota di tengahnya. Biar para pekerjanya bisa beristirahat di sana dan kemudian terjadi interaksi sosial.

Apartemen untuk PNS juga harus dibuat di sekeliling kota itu. Tentu saja ini agar para PNS tak terlambat masuk kerja dengan alasan macet. Produktivitas mereka pun akan tinggi.

Saya mengidamkan sebuah kota baru dengan wawasan lingkungan dan transportasi massal yang baik agar tentu saja kota ini bisa dibanggakan.

Bandung, Sep 2010