Angkutan Kota, Rok Mini dan Buruknya Manajemen Transportasi

Persoalan angkutan kota kembali mencuat. Dua peristiwa kriminal yang terjadi di Angkutan Kota membuat kita terkesiap. Pertama adalah terbunuhnya mahasiswa Universitas Bina Nusantara Livia Pavita Soelistio dan pemerkosaan yang terjadi atas seorang perempuan di sebuah angkutan kota di kawasan Cilandak Jakarta Selatan.

Menanggapi kejadian pemerkosaan di dalam angkutan kota, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo malah mengeluarkan pernyataan yang tak perlu dan cenderung konyol. Para pengguna jasa angkutan kota diminta untuk tak memakai rok mini!

Inilah potret seorang pemimpin yang bisa jadi jarang menggunakan angkutan umum di kotanya sendiri. Seorang pemimpin yang tak tahu betapa bobroknya manajemen transportasi darat di wilayahnya. Inilah potret buram pemimpin Jakarta yang sok mengedepankan moralitas untuk menutupi ketidakmampuannya mengelola transportasi yang layak untuk warganya.

Keberadaan angkutan kota memang seperti tak pernah dilirik oleh pemerintah DKI Jakarta. Sepertinya transportasi yang melulu ada di Jakarta adalah bus transjakarta. Padahal koridor bus itu hanya melayani jalan-jalan utama di ibukota. Adapun jalan-jalan pinggiran hingga ke Ciganjur, Lenteng Agung, Ciledug, hingga perbatasan dengan wilayah lainnya menggunakan transportasi bernama Angkutan Kota alias Angkot.

Mungkin Foke, perlu sesekali pagi hari naik angkutan kota dari pinggiran Jakarta. Lalu dia akan menemui kondisi sehari-hari yang ditemui warganya saat naik angkutan itu. Sopir yang ugal-ugalan karena harus mengejar setoran, rokok yang dikepulkan sopir pun sering merusak suasana pagi di dalam angkutan, belum lagi tempat duduk angkot yang dipaksakan memenuhi hampir seluruh angkot. Teriakan 4-6 tanda jumlah penumpang full yang harus dibawa angkot pun kerap mewarnai.

Belum lagi kalau sang sopir harus ngetem berlama-lama membuat para penumpang kesal bercampur sebal tapi tak punya pilihan lain. Toh para sopir punya alasan untuk semua itu: kejar setoran!

Kalau sudah agak siangan, maka aksi seenaknya sopir angkot menurunkan penumpang di tengah jalan dengan alasan sepi adalah hal lumrah yang kita temui. Sopir seperti tak peduli kepada penumpang yang membutuhkan kenyamanan dan kecepatan tiba di tempat tujuan. Bagi sopir, yang penting dia bisa dapat setoran hari ini meski itu harus membuat penumpang terlantar!

Tak jarang saya juga melihat sopir yang lebih banyak diisi begundal yang dengan seenaknya menenggak alkohol di tengah jalan. Dan sebagai penumpang saya hanya bisa turun di tengah jalan untuk mencari angkutan lain yang lebih aman. Itu berarti saya harus mengeluarkan uang lagi untuk membayar ongkos.

Buruknya sistem manajemen transportasi ini tak lepas dari kebijakan masa lalu yang mempersubur angkutan kota ketimbang membuat transportasi massal. Aroma KKN di dinas yang mengurusi masalah transportasi sudah kita ketahui sejak lama.Toh adanya pusat pengujian KIR untuk sarana transportasi angkutan darat hanya menjadi lipstik karena di sana dengan mudah KIR didapat tanpa harus melalui proses yang benar.

Suatu kali saya pernah ikut rombongan Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutiyoso inspeksi ke pusat pengujian KIR di Jakarta Utara. Di sana Sutiyoso terkaget-kaget karena ada angkutan kota yang menggunakan tali rafia untuk menggerakkan wiper (pembersih kacanya). Tali itu diikatkan di wiper dan dihubungkan ke posisi kemudi sopir. Sehingga saat hujan turun sang sopir pun selain mengontrol stirnya juga harus mengontrol wiper dengan tangan kanannya. Ini adalah pemandangan biasa jika kita rajin naik angkot!

Buruknya manajemen transportasi ini tentu saja berbanding lurus dengan naiknya pengguna angkutan pribadi baik itu sepeda motor ataupun mobil. Tidak adanya subsidi bagi angkutan kota, membuat para pemilik angkutan kota yang cenderung berisi pribadi-pribadi ketimbang sebuah perusahaan, dengan seenaknya menetapkan setoran kepada para sopirnya. Akibatnya, para penumpanglah yang jadi korban.

Belum lagi adanya kecenderungan pungutan liar yang marak di setiap terminal yang dilalui angkutan kota. Coba saja para pemimpin di DKI itu naik angkot menuju Pasar Minggu, maka akan kita lihat dari pintu masuk pungli itu sudah ada hingga keluar terminal. Sopir harus menyiapkan dana ekstra untuk membayar pungli yang dilakukan baik oleh preman maupun petugas berseragam.

Karena itu, pernyataan Fauzi Bowo yang cenderung menyalahkan  penumpang berok mini seharusnya tidak diikuti oleh kebijakan pengharusan penggunaan celana panjang atau pakaian tertutup bagi penumpang angkutan kota. Yang harus dilakukan adalah pembenahan dari hulu hingga hilir masalah transportasi darat.

Pembenahan itu bisa dilakukan dengan memanggil seluruh pemilik kendaraan angkutan kota. Dari sana dibicarakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah angkutan kota. Jangan lupa untuk menyertakan para penumpang sebagai orang yang menggunakan angkutan mereka saban harinya.

Dialog partisipatif seperti inilah yang harus dilakukan oleh pemimpin di ibukota dan bukan dengan menyalahkan penumpangnya. Kalau memang pemimpin yang sekarang abai terhadap hal ini. Mari jangan pilih dia lagi di pemilihan yang akan datang.

Bandung, 19 September 2011