Parlemen Indonesia ora sarujuk  yen TNI tuku tank bekas saka Walanda amarga dianggep ora cocog karo kondisi alam ing Indonesia.

Tank leopard sing ginawe dening negara Jerman iki jinisi kalebu tank yudha utama (main battle tank). Bobote sing tekan 63 ton miturut para anggota dewan kabotan kanggo  dalan ing Indonesia. Ngerti dhewe yen dalan ing negara iki akeh sing kaya tempe digiles sithik wae ambles.

Indonesia sakjane yo bisa nggawe tank dhewe. PT. Pindad salah sawijining perusahaan kang biasa gawe senjata, sejatine wis duwe conto kanggo ngembangke tank. Sakdurunge, Pindad mroduksi wahana yudha kang jinise panser amfibi. Malah, perusahaan iki wis duwe purwarupane tank sing bobote uwih enteng tinimbang leopard yaiku 23 ton.

Saiki pamarentah tinggal milih, arep duwe tank bekas sing regane larang kuwi utawa tuku pakaryaning putra-putrine Indonesia.  Sanajan ana paribasan sing unine ngene, rupa nggendhong rega nanging ing bab iki, ana rasa nasionalisme sing lagi banter diomongke bebrayan. TNI Angkatan Darat sing paling ngerti jinise tank sing bisa dienggo ing palagan.

Apameneh yen ndeleng pasanjatan lan piranti yudha negara tangga, Indonesia pancen dadi negara sing adoh kawuryan. Yen arep dadi negara sing dipakeringi karo tangga teparone, Indonesia kudu duwe piranti utama sistem pertahanan sing canggih. Saiki wayahe sing paling pas kanggo mbuktike yen negeri iki duwe tentara sing kuat kanthi piranti yudha kang modern lan canggih. Sing penting TNI mesti kena iwake aja nganti butheg banyune.

Donge kita bisa mangerteni lan ngregeni perjuangane wadya balaning negeri sing wajar banget yen nganggo alutsista modern, ora mung didandani ana ing upacara pengetan lan utawa unjuk dhiri.

Salah sawijining pawarta kang gawe bungahing ati yaiku rampunge Kapal Cepat Rudal sing digawe dening putra-putri Indonesia dhewe. Kapal kang apeparab KCR-40 Clurit iki digawe kanthi bahan-bahan dasar saka Indonesia  mesthine sinambut kanthi mbombonging lan remen ing ati. Saengga kita bisa terus tancep gas kanggo ngembangke industri pertahanan mandiri. Mula kuwi ora prelu ngemis lan ngarep welas asihing negara liya, apamaneh yen ngengeti dene industri pertahanan kuwi dhewe mujudake bidang kang sensitif.

Kapal  iki nggunakake bahan baja alumunium sing diegarake industry perkapalan ing Batam kanggo Indonesia lan jagad internasional. Kapal iki bakal dijangkepi karo system persenjataan modern arupa sensor pengendari senjata modern, Meriem kaliber 30 mm 6 laras minangka Sistem Persenjataan Tertutup sarta peluru kendali.

Anane kapal sing nduwe sistem pendorongan  handal iki diangkah bisa mbiyantu nglaksanakake tugas-tugas TNI AL lan uga bisa dadi tambahan kakuwatan ing tapel wates.  Kadekna kita saiki ngarep ora ana malih negara tangga sing wani unjuk gigi ngelewati tapel watese Indonesia yen ora gelem babak belur. Saiki wancine Angkatan Laut ngantukake semboyan sing  unine Jalesveva Jayamahe, Neng Segara Kita Digdaya.

Menanggapi kejadian pemerkosaan di dalam angkutan kota, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo malah mengeluarkan pernyataan yang tak perlu dan cenderung konyol. Para pengguna jasa angkutan kota diminta untuk tak memakai rok mini!

Inilah potret seorang pemimpin yang bisa jadi jarang menggunakan angkutan umum di kotanya sendiri. Seorang pemimpin yang tak tahu betapa bobroknya manajemen transportasi darat di wilayahnya. Inilah potret buram pemimpin Jakarta yang sok mengedepankan moralitas untuk menutupi ketidakmampuannya mengelola transportasi yang layak untuk warganya.

Keberadaan angkutan kota memang seperti tak pernah dilirik oleh pemerintah DKI Jakarta. Sepertinya transportasi yang melulu ada di Jakarta adalah bus transjakarta. Padahal koridor bus itu hanya melayani jalan-jalan utama di ibukota. Adapun jalan-jalan pinggiran hingga ke Ciganjur, Lenteng Agung, Ciledug, hingga perbatasan dengan wilayah lainnya menggunakan transportasi bernama Angkutan Kota alias Angkot.

Mungkin Foke, perlu sesekali pagi hari naik angkutan kota dari pinggiran Jakarta. Lalu dia akan menemui kondisi sehari-hari yang ditemui warganya saat naik angkutan itu. Sopir yang ugal-ugalan karena harus mengejar setoran, rokok yang dikepulkan sopir pun sering merusak suasana pagi di dalam angkutan, belum lagi tempat duduk angkot yang dipaksakan memenuhi hampir seluruh angkot. Teriakan 4-6 tanda jumlah penumpang full yang harus dibawa angkot pun kerap mewarnai.

Belum lagi kalau sang sopir harus ngetem berlama-lama membuat para penumpang kesal bercampur sebal tapi tak punya pilihan lain. Toh para sopir punya alasan untuk semua itu: kejar setoran!

Kalau sudah agak siangan, maka aksi seenaknya sopir angkot menurunkan penumpang di tengah jalan dengan alasan sepi adalah hal lumrah yang kita temui. Sopir seperti tak peduli kepada penumpang yang membutuhkan kenyamanan dan kecepatan tiba di tempat tujuan. Bagi sopir, yang penting dia bisa dapat setoran hari ini meski itu harus membuat penumpang terlantar!

Tak jarang saya juga melihat sopir yang lebih banyak diisi begundal yang dengan seenaknya menenggak alkohol di tengah jalan. Dan sebagai penumpang saya hanya bisa turun di tengah jalan untuk mencari angkutan lain yang lebih aman. Itu berarti saya harus mengeluarkan uang lagi untuk membayar ongkos.

Buruknya sistem manajemen transportasi ini tak lepas dari kebijakan masa lalu yang mempersubur angkutan kota ketimbang membuat transportasi massal. Aroma KKN di dinas yang mengurusi masalah transportasi sudah kita ketahui sejak lama.Toh adanya pusat pengujian KIR untuk sarana transportasi angkutan darat hanya menjadi lipstik karena di sana dengan mudah KIR didapat tanpa harus melalui proses yang benar.

Suatu kali saya pernah ikut rombongan Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutiyoso inspeksi ke pusat pengujian KIR di Jakarta Utara. Di sana Sutiyoso terkaget-kaget karena ada angkutan kota yang menggunakan tali rafia untuk menggerakkan wiper (pembersih kacanya). Tali itu diikatkan di wiper dan dihubungkan ke posisi kemudi sopir. Sehingga saat hujan turun sang sopir pun selain mengontrol stirnya juga harus mengontrol wiper dengan tangan kanannya. Ini adalah pemandangan biasa jika kita rajin naik angkot!

Buruknya manajemen transportasi ini tentu saja berbanding lurus dengan naiknya pengguna angkutan pribadi baik itu sepeda motor ataupun mobil. Tidak adanya subsidi bagi angkutan kota, membuat para pemilik angkutan kota yang cenderung berisi pribadi-pribadi ketimbang sebuah perusahaan, dengan seenaknya menetapkan setoran kepada para sopirnya. Akibatnya, para penumpanglah yang jadi korban.

Belum lagi adanya kecenderungan pungutan liar yang marak di setiap terminal yang dilalui angkutan kota. Coba saja para pemimpin di DKI itu naik angkot menuju Pasar Minggu, maka akan kita lihat dari pintu masuk pungli itu sudah ada hingga keluar terminal. Sopir harus menyiapkan dana ekstra untuk membayar pungli yang dilakukan baik oleh preman maupun petugas berseragam.

Karena itu, pernyataan Fauzi Bowo yang cenderung menyalahkan  penumpang berok mini seharusnya tidak diikuti oleh kebijakan pengharusan penggunaan celana panjang atau pakaian tertutup bagi penumpang angkutan kota. Yang harus dilakukan adalah pembenahan dari hulu hingga hilir masalah transportasi darat.

Pembenahan itu bisa dilakukan dengan memanggil seluruh pemilik kendaraan angkutan kota. Dari sana dibicarakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah angkutan kota. Jangan lupa untuk menyertakan para penumpang sebagai orang yang menggunakan angkutan mereka saban harinya.

Dialog partisipatif seperti inilah yang harus dilakukan oleh pemimpin di ibukota dan bukan dengan menyalahkan penumpangnya. Kalau memang pemimpin yang sekarang abai terhadap hal ini. Mari jangan pilih dia lagi di pemilihan yang akan datang.

Bandung, 19 September 2011

Wacana pemindahan pusat pemerintahan sebetulnya telah diutarakan oleh Presiden Soeharto di era Orde Baru. Soeharto saat itu melihat Jakarta sudah tak bisa lagi menanggung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan industri.

Karena itu, diamenunjuk Jonggol sebagai salah satu wilayah calon ibu kota pemerintahan yang baru. Saat itu bahkan harga tanah di Jonggol langsung melejit tinggi. Calo-calo tanah betebaran di sana-sini. Rakyat sudah keburu melepas tanahnya karena diiming-imingi modernisasi di sana.

Sesungguhnya, masalah kemacetan di Jakarta tak berdiri sendiri. Kemacetan terkait banyak hal. Pertama adalah kebijakan pemerintah tentang transportasi massal. Saya sama sekali tak melihat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI di bawah Fauzi Bowo punya keinginanyang kuat untuk membenahi transportasi massal.

Coba kita lihat proyek monorail yang mangkrak. Aneh sekali, proyek monorail yang bakal mengatasi kemacetan dibiarkan mangkrak namun proyek gedung DPR yang baru diloloskan begitu saja.

Proyek monorail biar bagaimanapun tetap akan menghasilkan pemasukan. Bayangkan dengan proyek gedung DPR. Selain menghabiskan dana Rp 1,6 triliun untuk pembangunannya, maka stelah terbangun gedung itu akan tetap merongrong anggaran negara.

Sebuah gedung butuh perawatan bukan? Lalu darimana uang perawatan gedung semewah itu? Kalau dihitung-hitung, proyek monorail akan mendatangkan lapangan pekerjaan yang besar, karena akan merekrut banyak orang. Belum lagi peluang usaha kecil jika di setiap stasiun monorail dibuka satu dua lapak UKM?

Kemudian proyek busway di koridor yang sampai saat ini dibiarkan mangkrak oleh Fauzi Bowo. Jelas Gubernur satu ini takut untuk memulai menjalankan koridor ini hanya karena terbentur masalah tender. Pemimpin ini tak berani mengambil langkah yang berani demi mengatasi kemacetan yang sudah parah.

Lalu proyek kereta Bandara-Gambir. Hingga saat ini pun tak ada lagi kabar beritanya. Padahal dengan kereta api, perjalanan mobil pribadi melewati jalur itu akan berkurang. Yang berarti kemacetan juga akan pergi. Tapi proyek ini seperti jalan di tempat.

Busway adalah salah satu cara untukmemindahkan orang dari mobil pribadi ke angkutan umum, agar tentu saja jumlah mobil pribadi yang ada di jalanan jakarta berkurang. Tapi usaha ini jadi gagal total, karena pemerintah tak mau menambah armada di koridor-koridor gemuk. Perjalanan Busway yang dijanjikan 2 menit sekali pun hanya isapan jempol. Warga harus menunggu berdesakan dan bermenit-menit untuk menunggu kedatangan bus berikutnya.

Sterilisasi pun hanya menjadi proyek, bukan sebuah keinginan untuk menjaga secara terus menerus dan rutin agar jalur busway steril. Kita lihat saja, jika proyek sterilisasi ini selesai, maka saya jamin mobil pribadi tetap akan menerobos masuk.

Ya mobil pribadi yang masuk ke koridor itu pun kebanyakan adalah mobil mewah yang jelas tingkat pendidikannya tinggi. Sekaligus kekuasaan yang tinggi, sehingga dengan kekuasaannya dia merasa aman karena tak bakalan ditilang. Kalaupun ditilang, mereka tetap aman karena tinggal memberi uang damai atau pura-pura mnelepon seseorang yang jabatan dan pangkatnya lebih tinggi di kepolisian.

Masih ingat kasus pemukulan terhadap seorang penjaga koridor busway oleh pemilik Nissan Trail beberapa waktu lalu. Jelas-jelas pelaku pemukulan menggunakan senjata api. Tapi polisi sampai sekarang tak pernah menyelesaikan kasusnya.

Kemacetan tetap akan terjadi sampai kapan pun di Jakarta. Selain mobilitas yang sangat tinggi, perilaku konsumtif masyarakatnya memang hebat. Belum lagi budaya gengsi yang tinggi. Mobil seperti kuda pada jaman dulu, menjadi prestise yang bisa dipamerkan ke semua orang.

Lalu bagaimana mengurai kemacetan itu? Tentu saja, semua orang harus turut berpartisipasi tidak terkecuali kita.

Kita harus mulai menanamkan kepada anak kita untuk mencoba angkutan massal, entah itu angkutan kota, busway dan kereta api. Tanamkan sejak dini bahwa dengan menggunakan angkutan massal kitatelah menghemat banyak hal. Penghematan uang, dan penghematan bahan bakar.

Kita harus mulai mau untuk menggunakan transportasi publik dan merawatnya. Jangan kburu emoh karena melihat harus berdesakan dan berpanasan di dalam angkutan. Di seluruh dunia, angkutan publik memang padat penumpang. Tak ada angkutan yang sepi di negara yang menghargai angkutan publik.

Namun dengan angkutan publik yang nyaman karena kita jaga bersama, maka kita akan nyaman pula menumpanginya.

Pemerintah harus terus membenahi transportasi publik. Kereta rel listrik yang tiap hari mengangkut dua juta penumpang, seharusnya sudah mulai dibenahi. Pemerintah harus segera membayar kepada PT. KAI kewajiban subsidi pada kereta api kela ekonomi.

Para pejabat publik tentu haru memberi contoh. Jangan lagi menggunakan kendaraan mewah yang seenaknya menerobos jalan dengan menggunakan foreijder. Sesekali gunakan transportasi publik jika memang tak ada acara penting yang mendesak.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus cepat menerapkan Electronic Road Pricing.  Karena warga yang sudah gak keruan di Jakarta perlu satu tindakan tgas yang berani. Kalau Anda pejabat menghalang-halangi atau memperlambat ERP, jelas ini adalah usaha yang Anda lakukan hanya untuk mewadahi kepentingan pribadi Anda yang tak ingin membayar jika lewat jalan protokol.

Seandainya semua usaha ini sudah dilakukan dan Jakarta tetap macet. Maka barulah kita berpikir untuk memindahkan ibu kota pemerintahan. Buatlah satu masterplan yang besar dan tertata apik di ibu kota yang baru itu. tentu saja dengan memperhatikan aspek transportasi publiknya.

Saya membayangkan sebuah kota baru dengan trotoar yang lebar sehingga pejalan kaki tak perlu takut dirongrong motor di belakangnya yang juga ikut naik ke pedestrian karena macet. Saya juga membayangkan ada jalur khusus sepeda di dalam kota itu kelak.

Tentu saja jarak antar blok pemerintahan tak perlu terlalu jauh sehingga pegawai negeri kita bisa sehat karena cukup berjalan kaki mengurusi segala keperluannya. Kota ini juga harus dilengkapi hutan kota di tengahnya. Biar para pekerjanya bisa beristirahat di sana dan kemudian terjadi interaksi sosial.

Apartemen untuk PNS juga harus dibuat di sekeliling kota itu. Tentu saja ini agar para PNS tak terlambat masuk kerja dengan alasan macet. Produktivitas mereka pun akan tinggi.

Saya mengidamkan sebuah kota baru dengan wawasan lingkungan dan transportasi massal yang baik agar tentu saja kota ini bisa dibanggakan.

Bandung, Sep 2010

Hakim yang juga ikut menangis, entah karena apa, akhirnya memvonis Minah dengan 1,5 bulan penjara dan 3,5 bulan percobaan. Minah memang tak lantas masuk bui. Tapi jika kedapatan mengulangi perbuatannya dia akan dijebloskan ke penjara.

Nenek Minah mungkin satu dari sekian banyak wajah kaum kecil yang tak punya daya apa-apa di hadapan hukum negeri ini yang porak poranda. Dia disidang tanpa didampingi seorang pengacara pun. Padahal setiap warga negara punya hak untuk didampingi pengacara dan kalau tak mampu negara wajib menyediakannya.

Seorang teman bilang, setiap perbuatan pidana harus mendapatkan hukuman. Ya saya sepakat tapi untuk tiga buah kakao dengan harga Rp 30 ribu, bukankah kasus ini tak perlu masuk pengadilan segala.

Mungkin Minas seumur hidup akan trauma. Dia mungkin jeri untuk masuk wilayah perkebunan kakao itu. Dia mungkin takut melakukan apa-apa karena tak ingin berada lagi di kursi pesakitan.

Hakim seharusnya membuat terobosan hukum ketika mendapati kasus seperti Minah. Misalnya saja, Minah tak diberi sanksi pidana melainkan sanksi sosial seperti bekerja di perusahaan itu? Atau mungkin ada cara lain yang lebih baik.

Kasus ini sebetulnya sudah bisa dihentikan di tingkat kepolisian. Seharusnya polisi menempuh langkah-langkah perdamaian agar kasus ini tak terjadi lagi.

Nah sekarang bandingkan dengan kasus yang lagi banyak dibicarakan orang tentang bank century atau kasus Anggoro dan Anggodo.

Atau bayangkan dengan penilap uang negara miliaran hingga triliunan rupiah BLBI. Mereka kini enak-enakan ongkang-ongkang kaki karena punya akses ke kekuasaan dan penegak hukum. Mereka mampu membayar pengacara dengan rate dolar.

Banyak teman menarik nafas panjang dan miris dengan penegakan hukum di negeri ini. Saya hanya bisa berpikir, apakah masih akan ada Minah-Minah lain di negeri ini?

aku ingin menikmati malam ini
seperti menikmati malam-malam tanpamu……

aku tak berani menentang hujan karena di tiap bulirnya ada kamu